Gerakan Antikorupsi
Maswadi Rauf
Guru Besar FISIP UI
Rabu, 9 Desember 2009
Usaha untuk memberantas korupsi telah lama menjadi idaman rakyat Indonesia. Baru dalam beberapa tahun terakhir, di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), usaha tersebut menemukan momentum baru dengan kewenangannya yang besar untuk menangkap dan mengadili para koruptor.
Namun, kewenangan tersebut menimbulkan masalah baru berupa adanya keinginan untuk memperlemah KPK. Sebab, badan tersebut dianggap menjalankan kewenangan yang terlalu besar sehingga merugikan banyak pihak. Tapi, rakyat mempunyai harapan besar pada KPK untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Korupsi merupakan penyebab utama keterbelakangan Indonesia di segala bidang.Pertentangan persepsi mengenai kewenangan KPK menyebabkan munculnya tuduhan bahwa penangkapan dan pengadilan terhadap dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, disebabkan oleh adanya keinginan untuk melemahkan KPK. Hal ini sudah menjadi rahasia umum yang sering dibantah oleh kepolisian dan Kejaksaan Agung.
Kasus tersebut selesai dengan dikeluarkannya surat keputusan penghentian penuntutan (SKP2) oleh pihak kejaksaan, meskipun yang bersangkutan (Bibit dan Chandra) dan sejumlah pengacara tidak puas. Beberapa pengacara mengajukan praperadilan terhadap SKP2 tersebut.
Selesainya kasus "cicak-buaya" diikuti oleh kasus Bank Century yang memang terkait dengan kasus perseteruan KPK-kepolisian sebelumnya. Kasus ini merebak setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diumumkan yang menunjukkan adanya tindakan yang berpotensi melanggar hukum dalam kasus Bank Century. Hal ini memicu pembicaraan yang luas tentang masalah tersebut di dalam masyarakat yang kemudian diikuti oleh gerakan massal di masyarakat yang menuntut dibukanya kasus Bank Century melalui pengadilan.
Pembicaraan kasus Bank Century bahkan melahirkan tuduhan bahwa sejumlah tokoh penting di sekitar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima sejumlah uang dari Bank Century. Hal ini telah dibantah oleh Presiden SBY berkali-kali. Bahkan tuduhan tersebut, yang dianggap sebagai fitnah, telah diadukan ke kepolisian.
Perdebatan tentang korupsi mencapai titik kulminasi dengan adanya sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sejumlah tokoh nasional yang mengadakan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang dirayakan pada 9 Desember 2009, hari ini. Penyebabnya adalah pernyataan SBY bahwa peristiwa tersebut tidak lagi digunakan untuk menunjukkan sikap antikorupsi karena ada maksud terselubung berupa tujuan politik untuk menggulingkan pemerintahan SBY. Presiden SBY juga menunjukkan bahwa ada sejumlah tokoh nasional terlibat dalam usaha tersebut.
Tuduhan ini menyebabkan suasana politik kita memanas. Para kader Partai Demokrat menjadi sangat emosional dalam membicarakan peristiwa peringatan tersebut. Di pihak lain, tokoh-tokoh LSM yang menyelenggarakan peringatan tersebut juga menjadi emosional.
Yang diperlukan adalah proses pendinginan. Seharusnya tidak ada masalah antara gerakan antikorupsi dan Presiden SBY karena kedua pihak menginginkan dibukanya kasus Bank Century secara gamblang. Kita berharap agar emosi dapat diturunkan, sehingga peristiwa peringatan tersebut tidak menjadi kekacauan dan tindakan bersama untuk memberantas korupsi dapat dirumuskan.***
Komentar
Posting Komentar